Articles
22 Documents
Search results for
, issue
" Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian "
:
22 Documents
clear
<![CDATA[KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT INDONESIA (PENGETAHUAN, DAN KETERBUKAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KESEHATAN MENTAL) ]]>
<![CDATA[Wibhawa, Budhi]]>;
<![CDATA[Gutama, Arie Surya]]>;
<![CDATA[Putri, Adisty Wismani]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (365.035 KB)
<![CDATA[Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi dimana individu terbebas dari segala bentuk gejala-gejala gangguan mental. Individu yang sehat secara mental dapat berfungsi secara normal dalam menjalankan hidupnya khususnya saat menyesuaikan diri untuk menghadapi masalah-masalah yang akan ditemui sepanjang hidup seseorang dengan menggunakan kemampuan pengolahan stres.Kesehatan mental merupakan hal penting yang harus diperhatikan selayaknya kesehatan fisik. Diketahui bahwa kondisi kestabilan kesehatan mental dan fisik saling mempengaruhi. Gangguan kesehatan mental bukanlah sebuah keluhan yang hanya diperoleh dari garis keturunan. Tuntutan hidup yang berdampak pada stress berlebih akan berdampak pada gangguan kesehatan mental yang lebih buruk.Di Indonesia, berdasarkan Data Riskesdas tahun 2007, diketahui bahwa prevalensi gangguan mental emosional seperti gangguan kecemasan dan depresi sebesar 11,6% dari populasi orang dewasa. Berarti dengan jumlah populasi orang dewasa Indonesia lebih kurang 150.000.000 ada 1.740.000 orang saat ini mengalami gangguan mental emosional (Depkes, 2007). Data yang ada mengatakan bahwa penderita gangguan kesehatan mental di Indonesia tidaklah sedikit sehingga sudah seharusnya hal tersebut menjadi sebuah perhatian dengan tersedianya penanganan atau pengobatan yang tepat.Di berbagai pelosok Indonesia masih ditemui cara penanganan yang tidak tepat bagi para penderita gangguan kesehatan mental. Penderita dianggap sebagai makhluk aneh yang dapat mengancam keselamatan seseorang untuk itu penderita layak diasingkan oleh masyarakat. Hal ini sangat mengecawakan karena dapat mengurangi kemungkinan untuk seorang penderita pulih. Untuk itu pemberian informasi, mengedukasi masyarakat sangatlah penting terkait kesehatan mental agar stigma yang ada di masyarakat dapat dihilangkan dan penderita mendapatkan penanganan yang tepat.]]>
<![CDATA[PEKERJA SOSIAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Rochmat, Usep]]>;
<![CDATA[Mulyana, Nandang]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (369.197 KB)
<![CDATA[Konflik merupakan tindakan kejahatan yan dilakukan oleh manusia dalam hal prilaku kehidupannya. Konflik pun tidak bisa dihilangkan dari diri manusia itu sendiri, karena konflik merupakan suatu sikap yang dimiliki manusia atas dasar perbedaan, baik untuk diri sendiri maupun kelompok atau organisasi. Yang perlu di lakukan adalah bagai mana caranya melakukan proses penyelesaian konflik dengan baik, dan sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan. Penegakan hukum yang sesuai, serta menjalankannya dengan baik akan mengurangi tindakan terjadinya konflik kembali. Dalam kaitannya dengan konflik, tentunya yang harus menjadi perhatian adalah orang-orang yang harus terlibat dalam resolusi konflik. Seperti dalam resolusi konflik atau penyelesaian konflik melalui jalur Non-Litigas. Dalam proses resolusi konflik jalur Non-Litigasi ini memerlukan orang yang handal dalam memerankan diplomasi ini Non-Litigasi ini. Seperti Negosiator, Mediator, dan itu dapat dilakukan oleh seorang pekerja sosial. Karena seorang pekerja sosial sudah dibekali dengan berbagai ilmu elekti lainnya, dalam proses kemanusian, dan akan sangat tepat jika pekerja sosial terlibat di dalam resolusi konflik-konflik di Indonesia.]]>
<![CDATA[TUJUAN BESAR PENDIDIKAN ADALAH TINDAKAN ]]>
<![CDATA[Aziizu, Burhan Yusuf Abdul]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (457.683 KB)
<![CDATA[Pendidikan adalah indikator penting yang menentukan kemajuan sebuah bangsa. Diperlukan kualitas pendidikan yang baik supaya tujuan bangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar , yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terlaksana dengan baik. Pada kenyataanya bangsa Indonesia belum sepenuhnya tercerdaskan dengan benar. Masyarakat Indonesia terutama pelajar memang sudah tercerdaskan dari sisi akademis, namun tidak dari sisi perbuatan dan moral. Kita bisa melihat banyak fenomena-fenomena kasus kerusakan moral bangsa , seperti korupsi, tawuran, dan bentrok antar suku. Potret kelam yang seharusnya bisa ditanggulangi dengan sistem pendidikan. Pendidikan sudah seharusnya tidak mementingkan hanya kecerdasan otak , diperlukan juga pendidikan karakter untuk mendukung bangsa pintar dalam bertindak. Hal ini sesuai dengan tujuan Negara dalam UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Peran-peran profesi Pekerja sosial di sekolah harus dipertimbangkan. Dibutuhkan dorongan semua pihak untuk terciptanya pendidikan karakter ini, sehingga peran-peran pekerja sosial dibutuhkan untuk mengintervensi lingkungan supaya menjamin ketercapaian pendidikan karakter ini. Maka, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengubah mindset masyarakat, meningkatkan eksistensi pekerja sosial di sekolah sebagai profesi yang memiliki knowledge, skill, dan values dalam praktiknya.]]>
<![CDATA[THE PRIMARY PROFESSION OF SOCIAL WORKER: EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SUATU PROFESI ]]>
<![CDATA[Lestari, Rizki Bunga]]>;
<![CDATA[Nulhaqim, Soni Akhmad]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (498.117 KB)
<![CDATA[Eksistensi Pekerja Sosial sebagai Suatu Profesi. Esensi mendasar dari kemasan pembangunan kesejahteraan sosial melalui berbagai pelayanan adalah pemerataan kesejahteraan hidup seluruh komponen bangsa dengan standar hak asasi manusia. Dengan basis hak asasi, kualitas pelayanan sudah menjadi tuntutan. Pelayanan sosial sebagai tuntutan hak asasi manusia sangat penting, dan kualitas pelayanan yang baik menjadi keharusan yang tidak dapat dipungkiri. Karenanya, pelayanan sosial harus terencana secara sistematis, serta memenuhi standar kualitas pelayanan yang sesuai dengan filosofi bangsa, dan tuntutan profesionalisme. Dalam situasi dan kondisi perkembangan permasalahan sosial dan tuntutan publik terhadap orientasi kebijakan dan program pembangunan kesejahteraan sosial yang bertumpu pada keadilan untuk semua dan melindungi hak asasi manusia pada masa yang akan datang, dibutuhkan tenaga-tenaga profesional pekerjaan sosial. Maka, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengubah mindset masyarakat, meningkatkan eksistensi pekerja sosial sebagai suatu profesi kepada khalayak bukan hanya sekedar kegiatan charity melainkan sebagai suatu profesi yang memiliki knowledge, skill, dan values dalam praktiknya.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL MELALUI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ]]>
<![CDATA[Pratiwi, Endah Puspa]]>;
<![CDATA[Wibhawa, Budhi]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (348.382 KB)
<![CDATA[Pendidikan menjadi salah satu aspek yang cukup memegang peranan penting di masyarakat, dengan di satu sisi pendidikan mengalami problem yang semakin meningkat, membangun suatu komunitas dalam menciptakan perubahan yang diharapkan menjadi satu langkah yang harus terus dilakukan (keberlanjutan), peran stakeholder dibutuhkan dalam setiap proses pendidikan. Salah satunya dapat melalui program keaksaraan fungsional, program ini mempunyai tujuan menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mengenyam pendidikan tanpa harus mengelurkan biaya yang lebih tinggi. Pengembangan pendidikan non formal ini pada dasarnya merupakan sarana substansial untuk membantu masyarakat yang mengalami buta aksara supaya dapat mengenal angka dan huruf tanpa terhalang oleh biaya, tempat, usia, dan lain sebagainya. Ditambah degan ada sekitar 300.000 â 400.000 anak yang potensial buta aksara akibat putus sekolah di kelas 1-3 SD. Sehingga tingginya masalah buta aksara pada penduduk usia produktif dan usia sekolah perlu penanganan secara khusus. Dalam program ini pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan partisipatif dengan prinsip bahwa setiap individu berhak mendapatkan pendidikan, tidak terkecuali bagi mereka yang mengalami buta aksara.]]>
<![CDATA[PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA TENTANG KESETARAAN GENDER ]]>
<![CDATA[Fauziah, Resti]]>;
<![CDATA[Mulyana, Nandang]]>;
<![CDATA[Raharjo, Santoso Tri]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (479.403 KB)
<![CDATA[Pengetahuan Masyarakat Desa tentang Kesetaraan Gender. Isu kesetaraan gender mulai merebak di Indonesia pada tahun 1990-an. Walaupun isu gender telah lama merebak di Indonesia, namun banyak orang yang masih salah mengartikan tentang konsep gender dan kesetaraan gender. Selain gender yang sering disamakan dengan arti seks (jenis kelamin), kemudian salah arti lainnya dimana kesetaraan gender seolah-olah dianggap sebagai tindakan atau keinginan menomorsatukan perempuan yang ada di belahan dunia. Sebuah penelitian pada kelompok perempuan petani pedesaan di Jambi mengungkapkan bahwa pada awalnya masyarakat setempat sangat risih berbicara dengan kesetaraan gender.Mereka beranggapan bahwa kesetaraan gender adalah hal yang tidak lazim dibicarakan, terlalu vulgar dan mendukung aliran liberalisasi serta sekularitas. Penulis memandang kesetaraan gender ini dapat dijunjung tinggi melalui perubahan pola pikir masyarakat yang berkembang saat ini. Pola pikir yang positif tentang kesetaraan gender akan membantu mengurangi kasus-kasus ketimpangan gender di Indonesia. Mengubah pola pikir masyarakat tentunya harus didasarkan pada pengetahuan masyarakat di daerah itu sendiri.Pekerja sosial khususnya bidang pekerja sosial feminis bertugas untuk mengubah pola pikir dan mengedukasi masyarakat baik kaum laki-laki maupun perempuan.Inti dari artikel ini bahwa masyarakat khususnya masyarakat pedesaan memerlukan tambahan pengetahuan tentang kesetaraan gender. Pemahaman tentang kesetaraan gender yang positif pada masyarakat memiliki banyak manfaatnya dalam kehidupan terutama untuk mengurangi kasus-kasus ketidakadilan gender dan permasalahan rumah tangga. Adapun yang menjadi dasar bagi pekerja sosial dalam melakukan intervensi ialah pendidikan, umur, dan sumber informasi di suatu daerah atau masyarakat tersebut.]]>
<![CDATA[MENELAAH TEORI DISTRIBUTIVE JUSTICE PADA ISU SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA ]]>
<![CDATA[Arimartin, Santo]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (453.309 KB)
<![CDATA[Terkait dengan perkembangan jaman, lahan-lahan persawahan sudah mulai berubah menjadi pabrik-pabrik. Sejalan dengan perkembangan teknologi Negara agraris mulai berubah menjadi Negara industri dan membangun banyak perusahaan. Sumber Daya Manusia mengambil peranan penting dalam pertumbuhan suatu perusahaahan.oleh karena itu, kinerja SDM harus selalu dalam posisi yang maksimal dan terjamin demi mendapatkan keuntungan. Jaminan yang perlu diperhatikan terkait dengan kesehatan dan keselamatan SDM tersebut. Jaminan kesehatan dan keselamatan ini tertuang kedalam suatu sistem manajemen yang mengatur tentang bagaimana jaminan tersebut dapat menjaga semua karyawan disuatu perusahaan mendapat hak-haknya terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu bentuk dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah jaminan kesehatan, fenomena yang terjadi adalah perbedaan jaminan kesehatan kerja dibedakan berdasarkan golongan kerja di perusahaanya. Pada dasarnya konsep distributive justice berkaitan erat tentang keadilan. Pekerja sosial hadir di setting industri untuk membantu menyelesaikan masalah yang terkait dengan kesejahteraan karyawan dan kemajuan perusahaan. Dengan intervensi yang tepat, hak-hak karyawan dalam perusahaan akan tetap terpenuhi dan perusahaan akan semakin berkembang.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Darma, Indah Permata]]>;
<![CDATA[Rusyidi, Binahayati]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.875 KB)
<![CDATA[Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Pendidikan inklusi merupakan bentuk pelayanan pendidikan khusus yang mensyaratkan agar semua anak berkebutuhan khusus dapat menerima pendidikan yang setara dikelas biasa bersama teman-teman usianya.Selama ini anak â anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak â anak yang berkebutuhan khusus.Penyelenggaraan sekolah inklusi bagi anak berkebutuhan khusus hendaknya menciptakan lingkungan yang menyenangkan, ramah dan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan yang layak sesuai dengan hak mereka.Kenyataan penyelenggaran sekolah inkusi di Indonesia masih belum sesuai dengan konsep yang dikemukakan dan pedoman penyelenggaraan, baik dari segi siswa, kualifikasi guru, sarana dan prasarana, dukungan orang tua dan masyarakat. Penyelenggaraan sekolah inklusi di Indonesia saat ini masih menjadi fenomena.]]>
<![CDATA[APLIKASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI JATINANGOR ]]>
<![CDATA[Amrullah, Muhammad Fahmi]]>;
<![CDATA[Zainuddin, Moch.]]>;
<![CDATA[Fedryansyah, Muhammad]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (437.431 KB)
<![CDATA[Jatinangor merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Sumedang. Melihat kondisi kecamatan Jatinangor yang semakin maju di bidang pendidikan, ekonomi, ketenagakerjaan, dan kesehatan, tidak dapat dipungkiri permasalahan-permasalahan yang ada pun semakin kompleks sebagai dampak dari kemajuan tersebut. Khusus dalam bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Sumedang mempunyai program Jaminan Kesehatan Semesta (JAMKESTA) dan program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA). Jamkesda merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial dibidang kesehatan untuk menjamin akses untuk masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang layak dan menyeluruh yang dilaksanakan oleh daerah. Melihat RPJMD Kabupaten Sumedang tentang implementasi program Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) maka dalam mengaplikasikan kebijakan, semua orang harus ikut serta mengawasi dimulai dari proses formulasi kebijakan sampai dengan proses implementasi kebijakan di masyarakat. Hal ini sangat penting jika kebijakan sosial mampu di terapkan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai. Proses pembentukan kebijakan ini meliputi political sphere, administrative sphere, dan operational sphere.Oleh sebab itujika kebijakan jaminan kesehatan ini mampu di implementasikan dengan baik maka tujuan dari kebijakan tersebut dapat tercapai.]]>
<![CDATA[PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM DUNIA INDUSTRI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Pradini, Derin Darachita]]>;
<![CDATA[Siti, Dessy Hasanah]]>;
<![CDATA[Irfan, Maulana]]>
<![CDATA[ Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2, No 2 (2015): Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (642.59 KB)
<![CDATA[Artikel ini berjudul âPeran Pekerja Sosial dalam Dunia Industri di Indonesiaâ. Sebagai negara berkembang yang tidak luput dari arus globalisasi dan industrialisasi, kebutuhan akan Pekerja Sosial khususnya di dunia industri di Indonesia pun semakin terasa. Hanya saja kesadaran akan kebutuhan Pekerja Sosial dalam bidang industri di Indonesia masih minim. Dalam artikel ini, penulis berupaya menjabarkan andil Pekerja Sosial industri dalam memanusiawikan dunia kerja di Indonesia akibat dari industrialisasi. Diantaranya dengan cara memberikan pelayanan yang menangani kesejahteraan, kesehatan dan keselamatan kerja, relasi buruh dan majikan, atau perekrutan dan pengembangan pegawai serta melakukan pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial lainnya terhadap masyarakat. Dalam praktiknya di perusahaan, pelayanan yang diberikan Pekerja Sosial industri di antaranya adalah bagian Employee Assistance Programs (EAPs), Human Resources Development (HRD), Coorporate Social Responsibility (CSR), Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), serta kebijakan dan advokasi. Dilihat dari permasalahan sosial yang diakibatkan dunia industry, banyak peran Pekerja Sosial di Indonesia yang dapat dijalankan, hanya saja kesadaran perusahaan dan stakeholder terkait yang berada dalam duni industry belum paham betul dan sadar akan kebutuhan Pekerja Sosial industry di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan lebih banyak penyebaran informasi dan juga bukti nyata dari praktik Pekerja Sosial industry. Perlu lebih banyak lagi sosialisasi dan penyajian data pasti mengenai Pekerja Sosial, seperti dengan mengesahkan RUU mengenai Pekerja Sosial sebagai payung hukum sehingga posisi Pekerja Sosial di Indonesia menjadi lebih diakui dan jelas bidang intervensinya, khusunya Pekerja Sosial industri.]]>
